Archive for Month: February 2017

Poin-poin Penting dalam UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

  1. Pengampunan Pajak merupakan Penghapusan Pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak teridiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.
  2. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak, baik yang digunakan untuk usaha yang berada didalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak jika Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.
  4. Tarif uang tebusan terbagi atas :
    • Tarif uang tebusan atas harta repatriasi atau deklarasi dalam negeri adalah sebesar :
      1. 2% untuk periode 3 bulan pertama
      2. 3% untuk periode 3 bulan kedua
      3. 5% untuk periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017

 

  • Tarif uang tebusan atas harta deklarasi luar negeri adalah sebesar:
    1. 4% untuk periode 3 bulan pertama
    2. 6% untuk periode 3 bulan kedua
    3. 10% untuk periode tanggal 1 Januari 2017 sampai tanggal 31 Maret 2017

 

  • Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak UMKM adalah sebesar:
    1. 5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp. 10 milyar dalam surat pernyataan
    2. 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp. 10 milyar dalam Surat Pernyataan untuk periode sampai dengan tanggal 31 Maret 2017

 

  1. Periode penyampaian Surat Pernyataan terbagi atas 3 periode yaitu 3 bulan pertama, bulan keempat sampai 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
  2. RUU ini juga disepakati bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan paling banyak tiga kali dalam jangka waktu terhitung sejak UU ini mulai berlaku sampai tanggal 31 Maret 2017
  3. RUU ini untuk yang melakukan repratiasi menyepakati bahwa pengalihan harta ke dalam negeri harus melalui bank persepsi yang secara khusus ditunjuk menteri.

 

Harta yang dialihkan harus diinvestasikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016 bagi yang menyatakan pada periode pertama dan kedua atau paling lambat 31 Maret 2017 bagi yang menyatakan pada periode ketiga.

 

  1. Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat keterangan memperoleh faslitas Pengampunan Pajak berupa :
    • Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
    • Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak.
    • Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak bagian tahun pajak dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir
    • Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang sebelumnya telah ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya surat keterangan.

 

  1. Jangka waktu investasi untuk wajib pajak mengalihkan harta melalui bank persepsi yang ditunjuk secara khusus paling singkat 3 tahun sejak tinggal dialihkannya harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Terkait kerahasiaan data RUU ini mengatur bahwa data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh kementrian keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Original Artikel

http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/06/29/inilah-poin-poin-penting-dalam-uu-pengampunan-pajak-atau-tax-amnesty?page=1

Slider 4

Slider 2

Like mothers, taxes are often misunderstood, but seldom forgotten.'' — Lord Bramwell, 19th Century English jurist

PER-28/PJ/2015, Tentang tata cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

PER-28-PJ-2015 (Link original)

  1. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan Sertifikat Elektronik kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara eleketronik yang disediakan oleh Ditjen Pajak (pasal 1, ayat 1)
  2. Pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh PKP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhan dengan menyampaikan:
    1. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ditjen Pajak ini (pasal 1, ayat 3, huruf a)
    2. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Eloktronik Ditjen Pajak sebagaimana diatur dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahka dari Peraturan Ditjen Pajak ini (pasal 1, ayat 3, huruf b)
  3. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Pesetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain. (pasal 2, ayat 1, huruf a)
  4. Untuk kelancaran proses pemberian Sertifikat Elektronik, Pengurus diminta untuk mempersiapkan password yang digunakan untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER – 24/PJ/2012 (pasal 5, ayat 1)
  5. Sertifikat Elektronik yang telah disetujui selanjutnya dapat diunduh oleh PKP atau diunduh oleh KPP untuk diberikan ke PKP (pasal 5, ayat 2)
  6. Sertifikat Elektronik memiliki masa berlaku selama 2 tahun yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (pasal 6, ayat 1,2)
  7. Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk meminta Sertifikat Elektronik baru. (pasal 6, ayat 3)
  8. Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pecabutan Sertifikat Elektronik secara jabatan. (pasal 9, ayat 2)
  9. PKP yang telah dicabut Sertifikat Elektroniknya secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat mengajukan kembali permintaan Sertifikat Elektronik melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. (pasal 9, ayat 4)

KENDALA PMK No.213/2016

Implikasi berlakunya ketentuan PMK no.213/PMK.03/2016

  1. Menambah beban administrasi penyusunan dan penyimpan dokumen penentuan harga yang terdiri atas Dokumen Induk, Dokumen Lokal dan/atau Laporan per Negara
  2. Menambah resiko pengenaan sanksi pajak, untuk wajib pajak yang berdomisili di dalam negeri berpotensi sangat rendah dalam melakukan praktik Transfer Pricing untuk menghindari pajak.
  3. Penyesuaian strategi penetapan harga transaksi afiliasi dan pembentukan Dedicated Team terkait penyusunan TP Doc yang melibatkan berbagai fungsi.

 

Tantangan atas kewajiban TP Doc sesuai PMK No.213/PMK.03/2016

  1. Isu kerahasiaan atas data, terutama untuk yang tercantum dalam Dokumen Lokal dan Laporan per Negara
  2. Penyediaan data/informasi terkait penentuan harga wajar transaksi afiliasi pada saat terjadinya transaksi.
  3. Tidak ada format khusus untuk Dokumen Penentuan Harga Transfer sehingga menimbulkan kesulitan dalam penyusunan.
  4. Pembuatan Master dan Local File didasarkan pada data yang tersedia saat terjadi transaksi, sementara Tahun Pajak 2016 sudah berakhir tetapi kewajibannya tetap harus dipenuhi.

Original Article

http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_publikasi/Implikasi%20PMK%20213%20bagi%20PGN%20Grup%20Revisi%20Final.pdf

PMK-213 (2016)

SUMMARY PMK-213 (2016)

Peraturan Menteri Keuangan RI no 213/PMK 03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengolahannya

Peraturan Menteri ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Desember 2016. Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak.

Sebagai dasar Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh wajib pajak.

Adapun Dokumen Penentuan Harga Transfer terdiri atas :

  1. Dokumen Induk

Memuat Informasi mengenai Grup Usaha sebagai berikut :

  1. Struktur dan bagan kepemilikan serta Negara atau yuridiksi masing-masing anggota
  2. Kegiatan usaha yang dilakukan
  3. Harta tidak berwujud yang dimiliki
  4. Aktivitas keuangan dan pembiayaan
  5. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan Informas Perpajakan terkait Transaksi Afliasi

 

  1. Dokumen Lokal

Memuat informasi mengenai wajib pajak paling sedikit sebagai berikut :

  1. Indentitas dan kegiatan usaha yang dilakukan
  2. Informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan
  3. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
  4. Informasi keuangan
  5. Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

 

  1. Laporan Per Negara

Memuat informasi sebagai berikut:

 

  1. Alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktifitas usaha per Negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang meliputi nama Negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba(rugi) sebelum pajak, pajak penghasilan yang telah dipotong/ dipungut/ dibayar sendiri, Pajak Penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas dan,
  2. Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per Negara atau yurisdiksi

 


  • Hubungan istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU n0.36 tahun 2008 tentang perubahan keempat UU no.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2) UU no.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no.42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga UU no 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  • Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak
  • Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi
  • Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang tidak dipengaruhi oleh Hubungan Istimewa yang selanjutnya disebut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa dalam hal kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa sama yang dijadikan sebagai pembanding, harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dimaksud harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau rentang laba dalam transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang dijadikan sebagai pembanding
  • Penentuan Harga Transfer atau transfer pricing yang selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer adalah penentuan harga dalam Transaksi Afiliasi
  • Dokumen Penentuan Harga Transfer adalah dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
  • Grup Usaha adalah sekumpulan subjek pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
  • Entitas Induk adalah salah satu anggota dari Grup Usaha yang memenuhi kriteria :
    • Menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha; dan
    • Mempunyai kewajiban untuk menyeleggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standard akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek Indonesia.

Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam dokumen induk

  1. Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta Negara atau yurisdiksi masing-masing anggota Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut :
    1. Daftar pemegang saham dan persentase kepemilikan saham serta daftar pengurus dari masing-masing anggota Grup Usaha
    2. Bagan kepemilikan Grup Usaha yang menunjukan keseluruhan hubungan kepemilikan saham anggota Grup Usaha; dan
    3. Lokasi geografis (Negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota Grup Usaha

 

  1. Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut:

 

  1. Daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha masing-masing anggota Grup Usaha;
  2. Factor penentu yang mempunyai peran penting dalam menentukan laba masing-masing anggota Grup Usaha
  3. Penjelasan dan skema/grafik/diagram mengenai rantai usaha untuk 5(lima) besar produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5 (lima)persen atau lebih dari total peredaran bruto Grup Usaha;
  4. Daftar dan penjelasan mengenai kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian yang penting antar anggota Grup Usaha, termasuk penjelasan mengenai kemampuan dari anggota Grup Usaha yang menyediakan jasa serta kebijakan harga transfer atas pengalokasian biaya-biaya dalam rangka penyediaan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas penyediaan jasa antar anggota dalam Grup Usaha.
  5. Penjelasan mengenai lokasi geografis (Negara atau yurisdiksi) yang menjadi pasar utama dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha
  6. Penjelasan umum mengenai analisis fungsional Grup Usaha yang mencakup analisis fungsi , asset, dan risiko yang dilakukan Grup Usaha yang menjelaskan kontribusi dari setiap anggota Grup Usaha dalam pembentukan nilai; dan
  7. Penjelasan mengenai restrukturisasi usaha, akuisisi usaha, dan divestasi usaha yang pernah dilakukan oleh anggota Grup Usaha selama 5(lima) tahun terakhir.

 

  1. Harta tidak berwujud yang dimiliki Grup Usaha memuat informasi sebagai berikut :
    1. Penjelasan rinci tentang analisis kesebandingan setiap Transaksi Afiliasi yang dilakukan Wajib Pajak yang meliputi analisis atas karakteristik produk atau jasa, analisis fungsional (analisis fungsi, asset dan risiko), ketentuan dalam kontrak, strategi usaha dan kondisi ekonomi, termasuk analisis kesebandingan atas perbedaan kondisi dengan tahun-tahun sebelumnya;
    2. Penjelasan rinci mengenai karakterisasi usaha yang dijalankan Wajib Pajak berdasarkan hasil analisis fungsional (analisis fungsi,asset,dan risiko)
    3. Penjelasan tentang metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai untuk setiap jenis Transaksi Afiliasi, alas an pemilihan metode tersebut, serta keunggulan metode yang dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya.
    4. Penjelasan tentang :
      • Pihak yang dipilih sebagai pihak yang diuji dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan alas an pemilihannya; dan
      • Rasio keuangan atau indicator tingkat laba yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer,

Dalam hal Wajib Pajak menggunakan metode Penentuan Harga Transfer berbasis laba bruto atau neto;

  1. Ringkasan mengenai asumsi-asumsi yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer
  2. Penjelasan mengenai alas an penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan
  3. Daftar dan penjelasan tentang transaksi pembanding internal dan/atau eksternal yang dipilih, dan detail penjelasan tentang kriteria yang digunakan dalam pencarian data pembanding dan sumber informasi data pembanding yang digunakan;
  4. Ikhtisar laporan keuangan yang digunakan dalam penerapan metode penentuan Harga Transfer, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
  5. Penjelasan mengenai penerapan metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan pembanding terpilih, rentang harga atau laba wajar yang digunakan dan titik acuan di dalam rentang harga atau laba wajar yang menjadi dasar penentuan harga transfer;
  6. Penjelasan tentang penyesuaian yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesebandingan, termasuk penjelasan apakah penyesuaian hanya dilakukan terhadap pihak yang diuji, terhadap transaksi pembanding atau terhadap keduanya.
  7. Penjelasan mengenai kesimpulan bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan
  8. Salinan Advance Pricing Agreement (APA) yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya dan ketentuan perpajakan lainnya yang terkait dengan Transaksi Afiliasi Wajib Pajak.

 

  1. Informasi keuangan Wajib Pajak memuat informasi sebagai berikut:
    1. Laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan public untuk Tahun Pajak terkait dengan Dokumen Penentuan Harga Transfer, atau laporan keuangan yang belum diaudit dalam hal laporan keungan Wajib Pajak yang telah diaudit akuntan public belum tersedia;
    2. Laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkan karakterisasi usaha, dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha;
    3. Informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait dengan penerapan metode Penentuan Harga Transfer; dan
    4. Ringkasan informasi keuangan yang relevan dari pembanding yang digunakan dalam penerapan Metode Penentuan Harga Transfer dan sumber informasi keungan tersebut

 

  1. Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non-keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba

 

 


Original artikel

https://fistax.org/2017/01/18/peraturan-menteri-keuangan-republik-indonesia-nomor-213pmk-032016-tentang-jenis-dokumen-danatau-informasi-tambahan-yang-wajib-disimpan-oleh-wajib-pajak-yang-melakukan-transaksi-dengan-p/

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/213~PMK.03~2016Per.pdf

 

 

 

UPDATE TAX AMNESTY INDONESIA 2017

Update Tax Amnesty pertanggal 14 Februari 2017, Repatriasi tax amnesty Rp. 4.371 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan wajib pajak dalam program tax amnesty hingga Selasa 14 Februari 2017 pukul  18.07 WIB terpantau menembus Rp.4.371 Triliun.

Dari angka tersebut, nilai deklarasi dalam negeri mendominasi peraihan dengan Rp. 3.215 triliun, sedangkan nilai repatriasi harta mencapai Rp. 141 triliun atau sekitar 14,1% dari target  Rp 1000 triliun.

Nilai pernyataan harta mengalami kenaikan lebih kurang Rp 3 triliun dibandingkan pencapaian Senin 13 Februari 2017 pukul 18.17 WIB sebesar Rp. 4.368 triliun.

Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, harta yang dilaporkan tersebut mayoritas bersumber dari deklarasi harta bersih dalam negeri (73,55%), diikuti oleh deklarasi harta bersih luar negeri (23,22%) dan repatriasi asset dari luar negeri (3,23%).

Berdasarkan angka deklarasi dan repatriasi tersebut, jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak mencapai Rp. 111 triliun, atau sekitar 67,27% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp 165 triliun hingga akhir program Maret 2017.

Komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan hingga 15 Februari 2017:

  • Orang pribadi non UMKM : Rp 85,9 triliun
  • Badan non UMKM : Rp 12,5 triliun
  • Orang pribadi UMKM : Rp 5,23 triliun
  • Badan UMKM : Rp 368 milyar

Adapun komposisi pernyataan harta terdiri dari :

  • Deklarasi dalam negeri Rp 3.215 triliun
  • Deklarasi luar negeri Rp 1.015 triliun
  • Pepatriasi Rp 141 triliun

 

 

Original artikel

https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/02/15/090846589/hari-valentine-repatriasi-tax-amnesty-rp-4-371-triliun

Slider 1

www.houseoftax.co.id

Ruko Dynasty Walk kav 29B/15, Jln Jalur Sutera, Alam Sutera, Tlp : 021 – 29213742 Fax : 021 – 29213743

Copyright 2017 Houseoftax