Uncategorized

Aturan Pembuatan TP Doc

  • Dokumen Penentuan Harga Transfer wajib dibuat dengan bahasa Indonesia. Apabila wajib pajak memiliki ijin menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka TP Doc wajib disertai terjemahannya.
  • Bagi wajib pajak yang diijinkan menggunakan mata uang selain rupiah, kurs yang digunakan adalah kurs pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak.
  • Peredaran bruto merupakan jumlah bruto dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, usaha atau kegiatan utama Wajib Pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya.
  • Nilai peredaran bruto dan nilai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara disetahunkan dalam hal Tahun Pajak diperolehnya peredaran bruto dan/atau dilakukannya Transaksi Afiliasi meliputi jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
  • Jika Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakterisasi usaha yang berbeda, dokumen lokal harus disajikan secara tersegmentasi sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki.
  • Pembuatan dokumen induk & dokumen lokal wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi.
  • Dokumen induk & dokumen lokal harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  • Dokumen induk & dokumen lokal harus dilampiri dengan surat pernyataan mengenai saat tersedianya Dokumen Penentuan Harga Transfer yang ditandatangani oleh pihak yang menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer.
  • Dokumen induk & dokumen lokal wajib dibuat ikhtisar. Ikhtisar ini wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan.
  • Laporan per Negara wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir Tahun Pajak.
  • Laporan per Negara harus tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  • Laporan per Negara wajib disampaikan sebagai lampiran pada SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 dan seterusnya.

 

Sumber : http://forumpajak.org/aturan-baru-membuat-transfer-pricing-documentation-tp-doc/

Siapa Yang Wajib Membuat TP Doc ?

Yang wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal adalah :

Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan batasan sebagai berikut :

  • nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  • nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:
    • lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; atau
    • lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyedia jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau
    • Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

Yang wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk, dokumen lokal dan laporan per negara:

  • Wajib Pajak yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp 11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah)
  • Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri berkedudukan sebagai anggota Grup Usaha dan entitas induk dari Grup Usaha merupakan subjek pajak luar negeri, Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan laporan per negara, sepanjang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili:
    • tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara;
    • tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai perpajakan; atau pertukaran informasi
    • memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajaka, namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut.

 

Sumber : http://forumpajak.org/aturan-baru-membuat-transfer-pricing-documentation-tp-doc/

NOW OPEN : HOUSE OF TAX CABANG JAKARTA, PIK

NOW OPENING :

House Of Tax branch Pantai Indah Kapuk,Jakarta (PIK)

Ruko The Metro
Jl. Mandara Permai VII No. 6 KC
Pantai Indah Kapuk, Jakarta

No telp : 021-30051642

-Your best solution for tax and accounting service-

NOW OPEN : HOUSE OF TAX CABANG JAKARTA, PIK

NOW OPENING :

House Of Tax branch Pantai Indah Kapuk,Jakarta (PIK)

Ruko The Metro
Jl. Mandara Permai VII No. 6 KC
Pantai Indah Kapuk, Jakarta

No telp : 021-30051642

-Your best solution for tax and accounting service-

Now Open : House Of Tax cabang Jakarta, PIK

https://www.instagram.com/p/BcbPHPWhWsW/

NOW OPENING :

House Of Tax branch Pantai Indah Kapuk,Jakarta (PIK)

Ruko The Metro
Jl. Mandara Permai VII No. 6 KC
Pantai Indah Kapuk, Jakarta

 

-Your best solution for tax and accounting service-

#konsultanpajak #jakarta #konsultanpajakjakarta #pajak #taxconsultant

Faktur Pajak

Faktur Pajak

Merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dalam bisnis oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) ada yang harus diterbitkan oleh mereka sebagai bukti adanya penyerahan barang maupun jasa yang dikenakan pajak.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), artinya ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, Dia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa tersebut. Ada beberapa jenis-jenisnya, yaitu:

  1. Keluaran. Faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
  2. Masukan. Faktur pajak yang didapat oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak lainnya.
  3. Pengganti. Penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pada NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
  4. Gabungan. Dibuat oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.
  5. Digunggung. Tidak diisi dengan identitas pembeli, nama dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.
  6. Cacat. Tidak diisi secara lengkap, jelas, benar dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat penggantinya
  7. Batal. Dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

 

Fungsi Faktur Pajak

Setelah mengetahui arti dan macam-macam jenisnya, ada pula fungsinya, bahwa faktur pajak memiliki peran penting bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak). Dengan adanya ini, maka PKP (Pengusaha Kena Pajak) memiliki bukti bahwa PKP (Pengusaha Kena Pajak) tersebut telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mari bahas sedikit mengenai seperti apa faktur pajak itu dan bagaimana cara pengisian (pembuatan) faktur pajak?

Apa itu Faktur Pajak Bagaimana dengan Fungsi Faktur Pajak 03 - Finansialku

[Baca Juga: Jenis-jenis Pasal PPh]

 

Tahap I:

  • Hal pertama yang harus dilakukan adalah pengisian nomor seri faktur pajak yang telah didapat. Cara mendapatkan faktur pajak adalah dengan cara melakukan permintaan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) wajib pajak terdaftar atau memintanya secara online, dengan jumlah nomor yang diberikan memperhitungkan 3 bulan terakhir pemakaian NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak).
  • Masukan Nama, Alamat dan NPWP perusahaan yang menyerahkan BKP (Barang Kena Jasa) atau JKP (Jasa Kena Pajak) pada kolom Pengusaha Kena Pajak.
  • Masukan Nama, Alamat dan NPWP perusahaan yang menerima BKP (Barang Kena Jasa) atau JKP (Jasa Kena Pajak) pada kolom Penerima Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak.

Tahap II:

  • Masukkan nomor urut.
  • Masukan nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
  • Masukan nominal harga pada kolom Harga Jual, Penggantian, Uang Muka atau Termin (Jika nominal bukan dalam satuan rupiah).

Tahap III:

  • Total keseluruhan harga ditulis pada kolom Harga Jual, Penggantian, Uang Muka atau Termin.
  • Total nilai potongan harga Barang atau Jasa Kena Pajak ditulis (jika ada potongan) ditulis pada kolom Dikurangi Potongan Harga
  • Jika Anda sudah menerima uang muka setelah penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom Nilai Uang Muka yang telah diterima.
  • Jumlah Harga Jual, Penggantian, Uang Muka atau Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang muka yang telah diterima, kemudian ditulis pada kolom Dasar Pengenaan Pajak
  • Jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak ditulis pada kolom PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak
  • Pada kolom Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), hanya diisi apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Dapat diisi dengan cara, besar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak
  • Masukkan Tempat dan Tanggal pada saat membuat Faktur Pajak tersebut
  • Masukkan Nama dan Tanda Tangan dari Nama Pejabat yang telah ditunjuk oleh Perusahaan (harus sesuai dengan Nama Pejabat pada saat Perusahaan resmi menjadi Pengusaha Kena Pajak/PKP).

 

Faktur Pajak Elektronik

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk faktur pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-Faktur.

Faktur pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah menerbitkan adanya faktur pajak elektronik (e-faktur) dengan tujuan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya pembuatan faktur pajak.

 

Source : https://www.finansialku.com/fungsi-faktur-pajak/

Cara Daftar NPWP Online

1. Buat Akun di Ereg Pajak

Buat akun baru di ereg pajak (https://ereg.pajak.go.id) jika Anda belum terdaftar. Ereg pajak adalah website yang melayani Anda untuk daftar NPWP online.

daftar e-registrasi pajak npwp online
Cara daftar NPWP online dengan mengakses di https://ereg.pajak.go.id

Isi kolom-kolomnya dan ikuti petunjuknya. Jangan lupa untuk memeriksa email Anda dan klik tautan aktivasi yang dikirimkan. Setelah itu, ikuti cara daftar NPWP online berikut ini.

Pilih status “Pusat”, jika Anda laki-laki atau perempuan lajang. Sedangkan jika Anda perempuan yang sudah menikah dan ingin mencabangkan NPWP pada suami Anda, maka pilih cabang.

2. Persyaratan Membuat NPWP

Jika Anda telah mengisi dari langkah 1 sampai 7, dan tiba di langkah 8 atau persyaratan, selanjutnya unggah dokumen-dokumen berikut ini di ereg pajak:

A. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas

  • Kartu identitas (KTP) bagi WNI
  • Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA

B. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas atau Pengusaha Tertentu

  • Kartu identitas (KTP) bagi WNI
  • Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA
  • Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

C. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Status Wanita Kawin yang Dikenai Pajak Terpisah Dari Suaminya

  • Kartu identitas (KTP) bagi WNI
  • Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA
  • Fotokopi kartu NPWP suami
  • Fotokopi kartu keluarga
  • Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

3. Kirim Berkas Elektronik

Setelah selesai isi formulir, klik tombol “Token” (kode rahasia) yang ada pada dashboard. Kemudian cek email Anda. Bila setelah 1 menit, token belum juga dikirim, silakan klik tombol “Token” lagi. Kemudian copy-paste token di email tersebut dan masuk kembali ke menu dashboard. Lalu, klik “Kirim” dan paste kode token tersebut di kolom “Token”. Setelah itu, klik “Kirim Permohonan”.

Setelah disetujui, kartu NPWP Anda akan dikirimkan ke alamat tempat tinggal terdaftar. Jika setelah periode tersebut, Anda belum mendapatkan juga kartu NPWP Anda, kemungkinan ada dokumen-dokumen yang belum dilengkapi atau dianggap tidak sah. Silakan daftar NPWP online kembali dengan mengikuti cara daftar NPWP online atau telepon ke KPP tempat Anda terdaftar untuk informasi lebih lanjut.

Selain melalui pendaftaran NPWP online, Anda juga bisa mendapatkan kartu NPWP dengan datang langsung atau mengirimkan formulir dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ke KPP dekat tempat tinggal Anda melalui pos, jasa kurir atau ekspedisi. Jangan lupa menyimpan bukti pengirimannya.

 

Sumber : Online-pajak.com

e-Faktur

Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakukan e-Faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016.

PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Sumber : http://www.pajak.go.id/e-faktur

Reformasi Perpajakan, Rasio Pajak, dan Pembangunan

Oleh Bambang Tri Subeno, wartawan Suara Merdeka, Pemenang Pertama Lomba Penulisan Artikel Jurnalistik 2017.

Program amnesti atau pengampunan pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017. Dari sisi deklarasi harta dan uang tebusan, bisa dibilang cukup berhasil; paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang pernah melaksanakan program itu. Bahkan, angkanya melampaui perkiraan berbagai kalangan dan pemerintah.

Meski demikian, nilai deklarasi harta dan uang tebusan bukanlah satu-satunya parameter keberhasilan program. Tak kalah penting adalah jumlah dana repatriasi, tingkat partisipasi wajib pajak, tambahan wajib pajak baru yang bisa dijaring, serta reformasi perpajakan.

Perlu diakui, jumlah dana repatriasi dan tingkat partisipasi wajib pajak di bawah target. Dari target repatriasi Rp 1.000 triliun ternyata hanya terealiasi Rp 146 triliun atau 14,6 persen. Dari segi partisipasi, peserta program sekitar 972 ribu amat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang sekitar 36 juta atau sekitar 60 juta keluarga yang semestinya mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tambahan wajib pajak baru 53 ribu juga kecil sekali.

Tetapi, dari sisi reformasi pajak, di samping menata data dan sistem perpajakan serta tambahan wajib pajak baru yang bisa dijaring, keberhasilan program amnesti pajak yang tak kalah penting adalah memunculkan budaya pajak dan kesadaran membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan di masyarakat, karena pajak menyumbang hampir 75 persen penerimaan APBN.

Langkah selanjutnya, pemerintah tengah menggodok reformasi sistem perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membentuk tim khusus reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tantangan yang dihadapi cukup besar, karena masih ada puluhan juta orang baik kaya maupun miskin yang berada di luar sistem pajak.

Parlemen pun tengah mempertimbangkan rancangan undang-undang yang akan merombak institusi perpajakan, dan terutama meningkatkan kredibilitasnya di mata pembayar pajak. Darussalam, konsultan di Danny Darusasalam Tax Centre menyatakan orang-orang tidak membayar pajak karena mereka percaya tidak akan tertangkap.

Tim reformasi pajak yang dibentuk akhir 2016 yang terdiri atas pejabat Kementerian Keuangan, penasihat Bank Dunia, dan wakil lembaga-lembaga lain menargetkan peningkatan rasio pajak menjadi 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020, atau meningkat dari sekitar 11 persen pada saat sekarang. Berdasarkan data Bank Dunia, rasio pajak rata-rata secara global sebesar 14,8 persen.

Namun, Bank Dunia memperkirakan Indonesia tahun ini masih belum mampu mencapai target pendapatan pajak, dan rasio pajak kemungkinan tetap sekitar 11 persen dari PDB. Direktur Jenderal Pajak dinilai juga bakal kesulitan dalam merealisasikan target rasio pajak karena tambahan wajib pajak baru dari program amnesti pajak kecil sekali.

Tambahan wajib pajak baru setelah program pengampunan pajak berakhir pada 31 Maret 2017 tercatat 52.757 dari total peserta 972.530 wajib pajak. Angka tersebut, menurut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), tidak signifikan meningkatkan rasio pajak. Jumlah wajib pajak baru hanya sekitar 5 persen. Dengan persentase itu, kontribusi untuk meningkatkan rasio pajak sangat kecil.

Meningkatkan rasio pajak memang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan fiskal karena kebutuhan pembiayaan pembangunan akan makin meningkat. Bukan hanya negara sedang berkembang seperti Indonesia, melainkan juga negara-negara maju yang mengalami krisis fiskal, terlebih yang tergolong berpendapatan rendah. Mereka harus meningkatkan rasio pajak kurang lebih 4 persen untuk mencapai Millenium Development Goals guna mengurangi kemiskinan dan membangun infrastruktur.

Namun, pada kenyataannya pencapaian rasio pajak sangat beragam. Mengapa negara berpendapatan rendah dan menengah, misalnya Indonesia, sulit menaikkan rasio pajak, sedangkan beberapa negara maju memiliki rasio pajak sangat tinggi?  Faktor-faktor apakah yang memengaruhi pencapaian rasio pajak?

Sofyan (2014) yang mengutip studi empiris Gupta (2007) di 105 negara berkembang dalam waktu 25 tahun menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi rasio pajak di antaranya pendapatan per kapita, komposisi output sektoral, tingkat perdagangan internasional, bantuan dan utang luar negeri, tingkat ekonomi informal, serta faktor institutional, khususnya korupsi dan stabilitas politik.

Pendapatan per kapita menunjukkan kemajuan ekonomi secara keseluruhan dari suatu negara; makin tinggi pendapatan per kapita akan dinilai kian makmur. Komposisi output sektoral menunjukkan struktur  perekonomian. Negara yang lebih bergantung pada pertanian cenderung lebih sulit menarik pajak; negara agraris cenderung menghasilkan output yang lebih kecil dibanding negara industri, karena produk pertanian memiliki nilai tambah rendah dan melibatkan banyak pelaku.

Faktor tingkat perdagangan internasional yang menunjukkan porsi ekspor dan impor suatu negara juga berpengaruh terhadap rasio pajak. Apakah berpengaruh positif atau negatif, masih menjadi perdebatan. Liberalisasi perdagangan baik dalam skala internasional melalui World Trade Organization (WTO), Free Trade Agreement (FTA) semisal ASEAN-Tiongkok, atau FTA model bilateral agreement Indonesia-Jepang, memberikan pengaruh pada pendapatan dari pajak impor yang berlainan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah faktor institutional. Krisis fiskal yang dialami beberapa negara Eropa, terutama Yunani, karena ketidakmampuannya menghimpun penerimaan secara mandiri melalui pajak yang banyak dipengaruhi oleh faktor institutional, terutama korupsi.

Pencapaian rasio pajak yang optimal dipengaruhi pula oleh faktor lain, yaitu dari sisi strategi dan kebijakan, serta proses bisnis yang terjadi dalam suatu otoritas pajak. Rasio pajak juga sangat berhubungan dengan tax compliance. Plumley (1996) mengungkapkan income tax compliance dipengaruhi oleh banyak hal, mulai audit coverage sampai status perkawinan.

Wajib pajak yang berstatus belum menikah memiliki compliance rate lebih rendah dibandingkan dengan yang sudah menikah. Namun, ditekankan bahwa peran data pihak ketiga sangat penting, karena makin banyak data pihak ketiga yang masuk dalam sistem perpajakan, compliance level dan rasio pajak makin tinggi akibat wajib pajak sulit menyembunyikan penghasilannya

Dalam konteks reformasi perpajakan, saat ini pemerintah fokus pada dua hal, yakni quick wins (kemenangan atau keberhasilan secara cepat) dan enforcement (penindakan).

Langkah tersebut ditempuh karena tujuan reformasi pajak adalah meningkatkan penerimaan tanpa membuat pelaku ekonomi merasa dikejar-kejar. Strateginya, presisi dinaikkan dan cara kerja terus dirapikan.

Untuk mencapai tahapan tersebut, komitmen seluruh pihak dibutuhkan supaya institusi pajak lebih kuat, kredibel, dan akuntabel. Perbaikan paradigma itu, dalam jangka panjang diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada institusi perpajakan.

Untuk jangka pendek, reformasi perpajakan diharapkan bisa mengamankan penerimaan pada 2017 melalui peningkatan mutu pelayanan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga, serta memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh keadilan perpajakan.

Supaya tujuan itu tercapai, pemerintah menyiapkan sejumlah skema, misalnya reformasi di bidang teknologi, basis data, dan proses bisnis. Salah satu yang telah direalisasikan adalah bukti potong secara elektronik atau e-bukti potong. Kemudian, platform identitas antara pajak dan bea cukai; sekarang bea cukai tak lagi memakai nomor induk kepabeanan namun NPWP.

Fokus pemerintah juga diarahkan ke perbaikan  beberapa regulasi perpajakan, di antaranya UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), PPh, dan PPN.

Mengenai wacana Ditjen Pajak lepas dari Kementerian Keuangan dan berdiri sendiri, sebenarnya lebih penting bagaimana membangun institusi pajak yang kuat dan kredibel. Sebab, pajak tidak berdiri sendiri, tetapi jadi satu dalam kebijakan fiskal pemerintah sehingga mesti koordinasi.

Proses reformasi perpajakan tampak masih perlu ada pemprioritasan, sehingga garis kebijakan yang dibuat pemerintah bisa tepat sasaran.

Saat ini, banyak sekali yang menjadi fokus pemerintah, seolah-olah semua ingin dilakukan;  dikhawatirkan justru gagal fokus menjalankan program yang dirancang.

Salah satu yang penting diprioritaskan adalah  soal implementasi single identity number (SIN) atau nomer identitas tunggal. Penerapannya merupakan terobosan dan mematahkan mitos bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Jika terealisasi, pengawasan akan  jauh lebih efektif dan wajib pajak juga lebih patuh karena sistem itu terhubung dengan NPWP.

Dalam jangka pendek, rasio pajak memang masih akan berkutat di kisaran 11 persen. Berarti, penerimaan dari sektor pajak belum mampu menutup kebutuhan APBN, sehingga perlu ditambal dengan utang. Kualitas pembangunan untuk mengatasi kesenjangan dan mengurangi angka kemiskinan pun belum sebagaimana yang diharapkan.

Tetapi, dalam jangka panjang, melalui reformasi perpajakan diharapkan angka rasio pajak sebesar 15 persen akhirnya bisa tergapai; mudah-mudahan sesuai dengan target pada 2020. Dua hal yang penting mendapatkan penekanan adalah mengejar pengemplang pajak, khususnya yang besar-besar, serta ekstensifikasi atau perluasan pajak.

Jangan lupa, sosialisasi budaya pajak secara masif kepada masyarakat akan menjadikan pajak yang selama ini masih merupakan potensi bisa diubah menjadi riil atau nyata. Semoga!

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/reformasi-perpajakan-rasio-pajak-dan-pembangunan

Transfer Pricing dalam Peraturan Perpajakan Indonesia

Peraturan tentang transfer pricing secara umum diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (arm’s length principle) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

 

Aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian arm’s length principle yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar.

 

Dalam Peraturan Dirjen Pajak ini juga diatur bahwa arm’s length principle dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah: Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding; menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat; menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

 

Aturan ini juga menyebutkan metode apa yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing, yaitu:

  • Metode perbandingan harga (Comparable Uncontrolled Price/CUP) 

Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen), baik itu internal CUP maupun eksternal CUP. Metode ini sebenarnya merupakan metode yang paling akurat, tetapi yang sering menjadi permasalahan adalah mencari barang yang benar-benar sejenis.

  • Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM) 

Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (resale) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (mark up) wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

 

  • Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) 

Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Umumnya digunakan pada usaha pabrikasi.

  • Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) 

Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (Contribution Profit Split Method) atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method).

  • Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM) 

Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

 

(Source: kemenkeu.go.id)

 

www.houseoftax.co.id

Ruko Dynasty Walk kav 29B/15, Jln Jalur Sutera, Alam Sutera, Tlp : 021 – 29213742 Fax : 021 – 29213743

Copyright 2017 Houseoftax