Author: Karina
Batas Lapor SPT Tahunan 2019 Pribadi dan Badan
Batas Pelaporan SPT Tahunan
Untuk megetahui batas pelaporan SPT Tahunan, maka yang perlu diketahui adalah pelaporan SPT Tahunan terbagi menjadi 2 jenis yaitu
- Pelaporan SPT Tahunan Pribadi / Perorangan
- Pelaporan SPT Tahunan Badan / Perusahaan
Ketentuan batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk kedua jenis SPT Tahunan tersebut tidak sama, dan hal ini sudah di atas dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009.
Batas Pelaporan SPT Tahunan Pribadi
Untuk wajib pajak orang pribadi kewajiban pelaporan SPT Tahunan dibagi lagi menjadi 3 jenis yaitu
- SPT Tahunan 1770, yang diperuntukkan bagi Anda yang bekerja sebagai wiraswasta atau pemilik usaha;
- SPT Tahunan 1770S, untuk pegawai atas karyawan dari satu pemberi kerja yang total penghasilan setahun lebih dari 60 juta; dan
- SPT Tahunan 1770SS, untuk pegawai atas karyawan dari satu pemberi kerja yang total penghasilan setahun kurang dari 60 juta.
Untuk ketiga jenis pelaporan SPT Tahunan tersebut batas akhir untuk lapor adalah sama yaitu tanggal 31 Maret. Dalam hal tanggal 31 Maret adalah hari libur maka biasanya akan diatur mellaui surat keputusan Dirjen Pajak apakah pelaporan SPT Tahunan Pribadi tersebut diundur atau dimajukan.
Batas Pelaporan SPT Tahunan Badan
Untuk wajib pajak badan usaha atau perusahaan, jenis SPT Tahunannya hanya satu jenis yaitu SPT Tahunan 1771. Jadi SPT Tahunan 1771 ini digunakan untuk bentuk badan usaha seperti
- Perseroan Terbatas (PT)
- Comanditer Venture (CV)
- Usaha Dagang (UD)
- Yayasan
- Organisasi
- Perkumpulan
Dan batas pelaporan SPT Tahunan untuk jenis badan usaha tersebut adalah 30 April. Dan seperti ketentuan untuk pelaporan SPT Tahunan Pribadi, dalam hal tanggal 30 April adalah hari libur maka biasanya akan diatur mellaui surat keputusan Dirjen Pajak apakah pelaporan SPT Tahunan Pribadi tersebut diundur atau dimajukan.
Batas Akhir Lapor SPT Tahunan Bisa Dimundurkan
Perlu Anda ketahui bahwa Anda bisa melakukukan penundaan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan 3 kondisi yaitu
- Kondisi Luar Biasa sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan untuk memundurkan batas akhir pelaporan SPT Tahunan.
- Mengajukan permohonan penundaan pelaporan SPT Tahunan.
- Laporan Keuangan Anda untuk satu tahun tidak sama dengan satu tahun kalender. Khusus untuk kondisi ini Anda wajib untuk mengirimkan surat pemberitahuan ke Menteri Keuangan di tahun sebelumnya.
Dengan tiga kondisi tersebut maka batas akhir pelaporan SPT Tahunan tidak akan selalu berakhir di tanggal 31 Maret maupun 30 April.
Sanksi Tidak Lapor SPT Tahunan
Jika Anda tidak mealporkan SPT Tahunan atau Anda melaporkan SPT Tahunan namun terlambat melebihhi batas akhir pelaporan SPT Tahunan, maka ada sanksi berupa Surat Tagihan Pajak (STP). Sanksi tidak lapor SPT Tahunan adalah
- Rp 100.000 untuk wajib pajak pribadi (perorangan)
- Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha (perusahaan)
Untuk itu usahakan untuk melaporkan SPT Tahunan Anda sesegera mungkin agar Anda terhindar dari sanksi pajaknya. Perlu diketahui bahwa SPT Tahunan Anda sudah bisa dilaporkan sejak awal tahun yaitu mulai dari tanggal 01 Januari. Jadi tenggang waktu untuk lapor SPT Tahunan lumayan panjang, jadi jangan tunggu sampai batas akhir di tanggal 31 Maret atau 30 April ya!
source : https://www.pajakbro.com/2016/03/batas-waktu-pelaporan-spt-tahunan-2016.html
Jasa Hipnoterapi Bersetifikat di Tangerang Selatan
TELAH DIBUKA :
Jasa Hipnoterapi bersetifikat dan berpengalaman di Tangerang Selatan
Untuk membantu anda menangani :
– Sulit konsentrasi
– Selalu kelelahan/tidak bertenaga
-Perasaan putus asa
– Insomnia
– Terlalu sensitif
– Ingin langsing/turun berat badan
Kami akan membantu anda mengobatinya dari alam bawah sadar anda.
SUDAH TERBUKTI.
HIPNOTERAPI DAPAT MENINGKATKAN MOTIVASI DIRI.
Segera hubungi 0815-1111-8890 (WA/SMS)
halaman FACEBOOK
https://www.facebook.com/oasisofserenity01/
INSTAGRAM :
_oasisofserenity
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan disetiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal dibidang usaha perdagangan, LKPM cukup berdasarkan lokasi yang telah dinyatakan pada izin prinsip. Dari 359 perusahaan yang wajib melapor kegiatannya, baru 20% yang tertib melaksanakan LKPM. Sedangkan LKPM sangat diperlukan agar pemerintah dapat memantau perkembangan realisasi investasi dan produksi secara periodik.
Meskipun BPPT sudah melakukan sosialisasi tentang pembinaan penanaman dan tata cara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tetapi masih banyak perusahaan yang tidak menyampaikan kewajiban LKPM sanksi administratif menanti apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya tersebut, sanksi administrative yang dilakukan secara bertahap yaitu :
– Peringatan tertulis
– Tidak dilayaninya permohonan perpanjangan jadwal pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan
– Tidak dilayaninya permohonan perubahan daftar induk impor mesin, barang dan bahan
– Pembekuan API
– Rekomendasi pengurangan kuota impor mesin dan/atau barang dan bahan
– Pembatasan kegiatan usaha
– Pembukuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
– Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
Banyak faktor yang melatar belakangi sebuah usaha tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), seperti faktor kebutuhan energi dan infrastruktur yang tidak kunjung terpenuhi, kelayakan bisnisnya. Berharap ada komitmen dari para pelaku usaha untuk dapat memenuhi LKPM tersebut.
Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM masih rendah, hal ini disebabkan oleh :
a. Perusahaan belum mengetahui pedoman dan tata cara pengisian LKPM sesuai dengan peraturan BKPM Republik Indonesia no 17 tahun 2015
b. Perusahaan belum merasakan manfaat pengisian LKPM dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami
Pengertian Laporan Keuangan
Adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.
Pada akhir periode, perusahaan akan membuat laporan keuangan. Akhir periode bisa tiap akhir bulan atau tiap akhir tahun. Laporan keuangan untuk disampaikan kepada pihak luar perusahaan umumnya dibuat tiap akhir tahun.
Pihak luar perusahaan antara lain :
a. Investor
b. Karyawan
c. Pemberi pinjaman
d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya
e. Pelanggan
f. Pemerintahan
g. Masyarakat
Laporan keuangan memuat informasi yang bersifat keuangan seperti jumlah aktiva, jumlah kewajiban, jumlah modal, jumlah pendapatan, jumlah biaya dan arus kas. Informasi yang bersifat keuangan diambil dari ringkasan transaksi yang terjadi selama satu periode.
Tujuan laporan keuangan
1. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP.
2. Tujuan Umum
a. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan.
b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
c. Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba
d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban
e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan
3. Tujuan Kualitatif
Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB statements no.4 adalah sebagai berikut :
a. Relevance yaitu memilih informasi yang benar-benar dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan
b. Understandbility yaitu informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya.
c. Venfiability hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama. Dengan kata lain ukurannya harus ada.
d. Neutrality yaitu laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan informasi yang dimaksudkan untuk pihak umum bukan pihak-pihak tertentu saja
e. Timeliness yaitu laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat
f. Comparability yaitu informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.
g. Completeness yaitu informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencukup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai
Jenis Laporan Keuangan
Laporan keungan menurut pernyataan standard Keuangan No.1 Tahun 2002 (PSAK No 1 Tahun 2002) terdiri dari :
a. Neraca
b. Laporan Laba-Rugi
c. Laporan Perubahan Ekuitas
d. Laporan Arus Kas
e. Catatan Atas Laporan Keuangan
Komponen-komponen laporan keuangan
a. Neraca
• Aktiva
• Kewajiban
• Modal
b. Laporan Laba Rugi
• Penjualan
• Harga Pokok Penjualan
• Laba Bruto
• Beban Usaha
• Laba Usaha
• Pendapatan dan Beban Lain-lain
• Laba sebelum pos luar biasa
• Pos luar biasa
• Pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi
• Laba sebelum pajak penghasilan
• Pajak penghasilan
• Laba bersih
c. Laporan Perubahan Modal
Penyebab bertambahnya modal pemilik yaitu :
• Perusahaan memperoleh laba bersih
• Adanya investasi tambahan dari pemilik perusahaan
d. Penyebab berkurangnya modal pemilik yaitu :
• Perusahaan menderita rugi
• Adanya pengambilan pribadi (prive) oleh pemilik
Laporan perubahan modal harus memuat informasi berikut :
• Modal pada awal periode
• Laba dan rugi selama satu periode
• Tambahan modal dari investasi pemilik
• Pembagian laba kepada pemilik
• Laba atau rugi yang tidak dibagikan pada periode sebelumnya.
e. Laporan Arus Kas
• Arus kas dari aktivitas operasi
• Arus kas dari aktivitas investasi
• Arus kas dari aktivitas pendanaan
f. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai pos yang ada dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas.
Tujuan Laporan Keuangan
1. Untuk menyediakan informasi yang menyangkut kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Menunjukan apa yang dilakukan manajemen, atau pertanggung jawaban manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Pengertian Pajak PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan , jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri:
– Siapakah subjek atau wajib pajak PPh Pasal 21
Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :
a. Pegawai
b. Penerima uang pesangon , pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
– Yang tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 yaitu :
a. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf C undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Kebijakan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dasar hukum Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 adalah :
a. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.28 tahun 2007.
b. Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK 04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK 03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK 03/2008 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengen pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 57/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK 011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan kena pajak.
g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
Siapa pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
– Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi yang terdiri dari orang pribadi dan badan , baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
– Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
– Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
– Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
o Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
o Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
o Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan , pelatihan dan magang
o Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada waji pajak orang pribadi dalam negeri berkenan dengan suatu kegiatan.
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain jenis.
d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
Jenis-Jenis Pajak
a. Jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung
i. Pajak langsung (Direct Tax): pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Contoh pajak langsung adalah : pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
ii. Pajak tidak langsung (indirect tax) : pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.
b. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut
i. Pajak Negara : pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah
ii. Pajak Daerah : pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.
c. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya
i. Pajak subjektif : pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak) contoh : pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.
ii. Pajak objektif : pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh : pajak penjualan dan cukai.
1. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Pengenaan Pajak (Tax Rate) atau objek pajak adalah keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.
2. Tarif Pajak
a. Tarif pajak proposional atau sepadan yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan presentase yang tetap berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
b. Tarif pajak degresif atau menurun yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan presentase yang semakin besar jumlahnya yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
c. Tarif pajak progresif/ meningkat yaitu tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentase yang semakin naik dengan semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
Sistem Pemungutan Pajak
1. Office Assessment System
Adalah system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada aparat pemungutan pajak. System ini sering disebut “system SKP” dan pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung.
2. Self Assessment System
Yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada wajib pajak tersebut.
3. With Holding System
Yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tidak berada pada aparat pemungutan pajak maupun oleh wajib pajak, melainkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Pajak Ganda
Dapat dibedakan atas pajak ganda nasional dan internasional. Untuk menghindari Pajak Ganda Internasional maka dibuat perjanjian lazim yang disebut “Tax Treaty”.
Tax Treaty dapat dikelompokan menjadi:
a. Menyebutkan jenis pajak tapi tidak mendefinisikannya, karena sering menimbulkan salah tafsir.
b. Mencantumkan definisi pajak serta nama pajak-pajaknya.
c. Menyebutkan nama pajak yang juga berlaku untuk pajak-pajak yang memiliki kesamaan.
Objek-objek dalam Tax Treaty :
– Penghasilan dari barang tetap atau barang tak bergerak
– Penghasilan dari usaha
– Penghasilan dari usaha perkapalan atau angkutan udara
– Deviden
– Bunga
– Royalty
– Keuntungan dari penjualan harta
– Penghasilan dari pekerjaan bebas
– Penghasilan dari pekerjaan
– Gaji untuk direktur
– Penghasilan seniman, artis, atlet
– Uang pensiun dan jaminan social tenaga kerja
– Penghasilan pegawai negeri
– Penghasilan pelajar atau mahasiswa
– Penghasilan lain-lain
Lapor SPT Tahunan Sebelum 31 Maret 2018
1. Bagi Pemberi Kerja atau Bendaharawan
Bukti pemotongan 1721 A1/A2 merupakan dasar pengisian SPT Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi serta penyediaan SPT Tahunan pre-populated. Oleh karena itu, DJP mengingatkan seluruh pemberi kerja dan bendaharawan agar melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, serta mengisi dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2017 (termasuk formulir 1721-I) secara benar dan tepat waktu.
Dengan mengisi bukti pemotongan secara benar dan melaporkannya tepat waktu, para pemberi kerja dan bendaharawan membantu para pegawai atau karyawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sekaligus berpartisipasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak nasional.
2. Bagi WP Badan
a. Tambahan Dokumen terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015
WP yang yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan modalnya terbagi atas saham-saham serta memiliki utang dan mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
Tambahan dokumen tersebut di atas tidak berlaku bagi WP yang bergerak di bidang usaha perbankan, pembiayaan, asuransi, infrastruktur, pertambangan tertentu, atau yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final.
WP memiliki utang swasta luar negeri wajib menyampaikan laporan utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.Ketentuan lengkap terkait penentuan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri ini dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2017.
b. Tambahan Dokumen terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016
WP yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus melampirkan Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, dan Laporan per Negara dalam SPT Tahunan PPh Badan.
Tata cara pengelolaan dan pelaporan Laporan per Negara mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2017.
c. Penyampaian SPT Elektronik
Penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik mengikuti ketentuan PeraturanDirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2017.
Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal, laporan utang swasta luar negeri, Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, serta tanda terima Laporan per Negara disampaikan sebagai bagian dari dokumen atau keterangan yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik sebagai satu file dengan format Portable Document Format (PDF).
3. Bagi WPk Peserta Amnesti Pajak
a. Peserta amnesti yang menyatakan akan melakukan repatriasi aset memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.
b. Peserta amnesti yang mengungkapkan harta tambahan yang berada di dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penempatan harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.
c. Batas waktu penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi dan laporan penempatan harta tambahan mengikuti saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 untuk laporan tahun pertama, Tahun Pajak 2018 untuk laporan tahun kedua, dan Tahun Pajak 2019 untuk laporan tahun ketiga.
d. Ketentuan lengkap terkait tata cara pelaporan SPT Pajak ini dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2017.
Source : http://m.liputan6.com/bisnis/read/3271260/ingat-lapor-spt-pajak-sebelum-31-maret-2018