Tag: transfer pricing indonesia

Batas Lapor SPT Tahunan 2019 Pribadi dan Badan

Batas Pelaporan SPT Tahunan

Untuk megetahui batas pelaporan SPT Tahunan, maka yang perlu diketahui adalah pelaporan SPT Tahunan terbagi menjadi 2 jenis yaitu

  1. Pelaporan SPT Tahunan Pribadi / Perorangan
  2. Pelaporan SPT Tahunan Badan / Perusahaan

Ketentuan batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk kedua jenis SPT Tahunan tersebut tidak sama, dan hal ini sudah di atas dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009.

Batas Pelaporan SPT Tahunan Pribadi

Untuk wajib pajak orang pribadi kewajiban pelaporan SPT Tahunan dibagi lagi menjadi 3 jenis yaitu

  1. SPT Tahunan 1770, yang diperuntukkan bagi Anda yang bekerja sebagai wiraswasta atau pemilik usaha;
  2. SPT Tahunan 1770S, untuk pegawai atas karyawan dari satu pemberi kerja yang total penghasilan setahun lebih dari 60 juta; dan
  3. SPT Tahunan 1770SS, untuk pegawai atas karyawan dari satu pemberi kerja yang total penghasilan setahun kurang dari 60 juta.

Untuk ketiga jenis pelaporan SPT Tahunan tersebut batas akhir untuk lapor adalah sama yaitu tanggal 31 Maret. Dalam hal tanggal 31 Maret adalah hari libur maka biasanya akan diatur mellaui surat keputusan Dirjen Pajak apakah pelaporan SPT Tahunan Pribadi tersebut diundur atau dimajukan.

Batas Pelaporan SPT Tahunan Badan

Untuk wajib pajak badan usaha atau perusahaan, jenis SPT Tahunannya hanya satu jenis yaitu SPT Tahunan 1771. Jadi SPT Tahunan 1771 ini digunakan untuk bentuk badan usaha seperti

  1. Perseroan Terbatas (PT)
  2. Comanditer Venture (CV)
  3. Usaha Dagang (UD)
  4. Yayasan
  5. Organisasi
  6. Perkumpulan

Dan batas pelaporan SPT Tahunan untuk jenis badan usaha tersebut adalah 30 April. Dan seperti ketentuan untuk pelaporan SPT Tahunan Pribadi, dalam hal tanggal 30 April adalah hari libur maka biasanya akan diatur mellaui surat keputusan Dirjen Pajak apakah pelaporan SPT Tahunan Pribadi tersebut diundur atau dimajukan.

Batas Akhir Lapor SPT Tahunan Bisa Dimundurkan

Perlu Anda ketahui bahwa Anda bisa melakukukan penundaan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan 3 kondisi yaitu

  1. Kondisi Luar Biasa sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan untuk memundurkan batas akhir pelaporan SPT Tahunan.
  2. Mengajukan permohonan penundaan pelaporan SPT Tahunan.
  3. Laporan Keuangan Anda untuk satu tahun tidak sama dengan satu tahun kalender. Khusus untuk kondisi ini Anda wajib untuk mengirimkan surat pemberitahuan ke Menteri Keuangan di tahun sebelumnya.

Dengan tiga kondisi tersebut maka batas akhir pelaporan SPT Tahunan tidak akan selalu berakhir di tanggal 31 Maret maupun 30 April.

Sanksi Tidak Lapor SPT Tahunan

Jika Anda tidak mealporkan SPT Tahunan atau Anda melaporkan SPT Tahunan namun terlambat melebihhi batas akhir pelaporan SPT Tahunan, maka ada sanksi berupa Surat Tagihan Pajak (STP). Sanksi tidak lapor SPT Tahunan adalah

  1. Rp 100.000 untuk wajib pajak pribadi (perorangan)
  2. Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha (perusahaan)

Untuk itu usahakan untuk melaporkan SPT Tahunan Anda sesegera mungkin agar Anda terhindar dari sanksi pajaknya. Perlu diketahui bahwa SPT Tahunan Anda sudah bisa dilaporkan sejak awal tahun yaitu mulai dari tanggal 01 Januari. Jadi tenggang waktu untuk lapor SPT Tahunan lumayan panjang, jadi jangan tunggu sampai batas akhir di tanggal 31 Maret atau 30 April ya!

 

source : https://www.pajakbro.com/2016/03/batas-waktu-pelaporan-spt-tahunan-2016.html

Pengertian Pajak PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan , jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri:
– Siapakah subjek atau wajib pajak PPh Pasal 21
Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :
a. Pegawai
b. Penerima uang pesangon , pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
– Yang tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 yaitu :
a. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf C undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Kebijakan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dasar hukum Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 adalah :
a. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No.28 tahun 2007.
b. Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK 04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 184/PMK 03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK 03/2008 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengen pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 57/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.
f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK 011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan kena pajak.
g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Siapa pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
– Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi yang terdiri dari orang pribadi dan badan , baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
– Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
– Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
– Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
o Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
o Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
o Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan , pelatihan dan magang
o Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada waji pajak orang pribadi dalam negeri berkenan dengan suatu kegiatan.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain jenis.
d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Jenis-Jenis Pajak

a. Jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung
i. Pajak langsung (Direct Tax): pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Contoh pajak langsung adalah : pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
ii. Pajak tidak langsung (indirect tax) : pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

b. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut
i. Pajak Negara : pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah
ii. Pajak Daerah : pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

c. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya
i. Pajak subjektif : pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak) contoh : pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.
ii. Pajak objektif : pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh : pajak penjualan dan cukai.

1. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Pengenaan Pajak (Tax Rate) atau objek pajak adalah keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak.

2. Tarif Pajak
a. Tarif pajak proposional atau sepadan yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan presentase yang tetap berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
b. Tarif pajak degresif atau menurun yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan presentase yang semakin besar jumlahnya yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
c. Tarif pajak progresif/ meningkat yaitu tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentase yang semakin naik dengan semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

Sistem Pemungutan Pajak
1. Office Assessment System
Adalah system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada aparat pemungutan pajak. System ini sering disebut “system SKP” dan pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung.

2. Self Assessment System
Yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada wajib pajak tersebut.

3. With Holding System
Yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tidak berada pada aparat pemungutan pajak maupun oleh wajib pajak, melainkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pajak Ganda
Dapat dibedakan atas pajak ganda nasional dan internasional. Untuk menghindari Pajak Ganda Internasional maka dibuat perjanjian lazim yang disebut “Tax Treaty”.
Tax Treaty dapat dikelompokan menjadi:
a. Menyebutkan jenis pajak tapi tidak mendefinisikannya, karena sering menimbulkan salah tafsir.
b. Mencantumkan definisi pajak serta nama pajak-pajaknya.
c. Menyebutkan nama pajak yang juga berlaku untuk pajak-pajak yang memiliki kesamaan.
Objek-objek dalam Tax Treaty :
– Penghasilan dari barang tetap atau barang tak bergerak
– Penghasilan dari usaha
– Penghasilan dari usaha perkapalan atau angkutan udara
– Deviden
– Bunga
– Royalty
– Keuntungan dari penjualan harta
– Penghasilan dari pekerjaan bebas
– Penghasilan dari pekerjaan
– Gaji untuk direktur
– Penghasilan seniman, artis, atlet
– Uang pensiun dan jaminan social tenaga kerja
– Penghasilan pegawai negeri
– Penghasilan pelajar atau mahasiswa
– Penghasilan lain-lain

SPT Tahunan 2017

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Semua pajak diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008.

 

SPT Tahunan

Ini merupakan laporan pajak yang dilaporkan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan maupun pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

 

Sanksi Tidak atau Terlambat Melaporkan SPT

SPT dilaporkan dengan menggunakan formulir tertentu, tergantung dari jenis pajak yang akan dilaporkan. Untuk setiap jenis laporan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda untuk waktu pembayaran dan pelaporan.

 

 

Source : https://www.online-pajak.com/id/spt-surat-pemberitahuan

Aturan Pembuatan TP Doc

  • Dokumen Penentuan Harga Transfer wajib dibuat dengan bahasa Indonesia. Apabila wajib pajak memiliki ijin menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka TP Doc wajib disertai terjemahannya.
  • Bagi wajib pajak yang diijinkan menggunakan mata uang selain rupiah, kurs yang digunakan adalah kurs pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak.
  • Peredaran bruto merupakan jumlah bruto dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, usaha atau kegiatan utama Wajib Pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya.
  • Nilai peredaran bruto dan nilai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara disetahunkan dalam hal Tahun Pajak diperolehnya peredaran bruto dan/atau dilakukannya Transaksi Afiliasi meliputi jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
  • Jika Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakterisasi usaha yang berbeda, dokumen lokal harus disajikan secara tersegmentasi sesuai dengan karakterisasi usaha yang dimiliki.
  • Pembuatan dokumen induk & dokumen lokal wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi.
  • Dokumen induk & dokumen lokal harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  • Dokumen induk & dokumen lokal harus dilampiri dengan surat pernyataan mengenai saat tersedianya Dokumen Penentuan Harga Transfer yang ditandatangani oleh pihak yang menyediakan Dokumen Penentuan Harga Transfer.
  • Dokumen induk & dokumen lokal wajib dibuat ikhtisar. Ikhtisar ini wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan.
  • Laporan per Negara wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir Tahun Pajak.
  • Laporan per Negara harus tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  • Laporan per Negara wajib disampaikan sebagai lampiran pada SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 dan seterusnya.

 

Sumber : http://forumpajak.org/aturan-baru-membuat-transfer-pricing-documentation-tp-doc/

Siapa Yang Wajib Membuat TP Doc ?

Yang wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk dan dokumen lokal adalah :

Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan batasan sebagai berikut :

  • nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  • nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:
    • lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud; atau
    • lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyedia jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau
    • Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

Yang wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa dokumen induk, dokumen lokal dan laporan per negara:

  • Wajib Pajak yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp 11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah)
  • Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri berkedudukan sebagai anggota Grup Usaha dan entitas induk dari Grup Usaha merupakan subjek pajak luar negeri, Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan laporan per negara, sepanjang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili:
    • tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara;
    • tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai perpajakan; atau pertukaran informasi
    • memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajaka, namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut.

 

Sumber : http://forumpajak.org/aturan-baru-membuat-transfer-pricing-documentation-tp-doc/

www.houseoftax.co.id

Ruko Dynasty Walk kav 29B/15, Jln Jalur Sutera, Alam Sutera, Tlp : 021 – 29213742 Fax : 021 – 29213743

Copyright 2017 Houseoftax