Archive for Month: March 2017

Di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang PPh. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang adalah setiap kali Wajib Pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau sekedar menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang PPh tidak menampik sumber atau asal-muasal penghasilan, tetapi lebih focus terhadap adanya tambahan kemampuan ekonomis yang menjadi tolak ukur yang baik dalam menentukan kemampuan Wajib Pajak untuk memikul bersama-sama biaya pemerintah untuk membangun negeri.

Apabila dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, misalnya gaji dan tunjangan pegawai swasta, PNS dan pegawai BUMN serta penghasilan dari pekerjaan bebas (profesi)
2. Penghasilan atau keuntungan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, seperti bunga, dividen, royalty,sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, hadiah dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian dan pengelompokan penghasilan diatas maka Pajak Penghasilan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Pajak Subjektif, yaitu Pajak Penghasilan dikenakan dengan memperhatikan keadaan subjeknya baru kemudian objeknya. Jadi apakah subjek pajak sudah memenuhi ketentuan untuk dikenakan Pajak Penghasilan atau belum.
2. Pajak Langsung, yaitu Pajak Penghasilan langsung dikenakan ketika kita memperoleh penghasilan atau pertambahan kemampuan ekonomis. Pada waktu kita memperoleh penghasilan atau keuntungan itulah kita terutang Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku dan atas pajak terutang tersebut wajib kita setorkan ke kas Negara.
3. Pajak Pusat, yaitu Pajak Penghasilan yang diadministrasikan/dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak jadi setiap Pembayaran/Penyetoran Pajak Penghasilan akan masuk ke rekening kas Negara sebagai account penerimaan Negara dalam APBN.
4. Self assessment system & withholding system, artinya adalah fiskus (petugas pajak) dalam hal ini berperah sebagai pengawasan saja. Jadi yang melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak itu sendiri atau pihak ketiga.
5. Bersifat progresif, maksudnya adalah Pajak Penghasilan meggunakan tarif progresif yakni semakin besar penghasilan maka tarifnya juga meningkat sebagaimana dijelaskan di Pasal 17 UU PPh.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.
Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
– Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
– Impor barang kena pajak
– Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
– Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
– Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Tarif PPN
Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7:
1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (Nol persen) diterapkan atas:
a. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud
b. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud
c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Pengusaha kena pajak sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP
Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.
Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

Definisi perpajakan menurut undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat disimpulkan, pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Wajib artinya adalah pengenaan pajak dapat dipaksakan oleh Negara kepada warga negaranya. Sedangkan tidak mendapatkan imbalan langsung artinya manfaat pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung.

Perpajakan di Indonesia

Di Indonesia, wewenang pemungutan dan pengelolaan pajak dibagi antara pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat (Dirjen Pajak) yang didalamnya mencakup PPh,PPN,PPnBM,PBB,P3.

Pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintahan daerah, di dalamnya mencakup pajak pembangunan 1, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan dan PBB sector perkotaan dan pedesaan.

Perbedaan Pajak dan Retribusi

Pajak dan retribusi adalah hal yang berbeda. Dalam retribusi kita akan merasakan imbal baliknya. Misalnya retribusi sampah yang ada dilingkungan tempat tinggal kita, langsung dirasakan melalui layanan kebersihan dimana sampah rumah tangga akan diangkut/dibersihkan setiap harinya.

Mengapa Negara menerapkan Pemungutan Pajak ?

Penerapan ini berdasarkan dua prinsip dasar yaitu, benefit principle dimana karena warga Negara mendapatkan keuntungan dari Negara, maka Negara diperkenankan memungut pajak kepada warganya, Negara telah membangun berbagai fasilitas dan memberikan layanan public untuk masyarakat dimana untuk membiayai pengeluaran tersebut dibutuhkan sumber dana yang mencukupi.

Prinsip berikutnya adalah ability to pay taxation principle, dimana Negara memungut pajak berdasarkan keampuan individu. Warga Negara yang memiliki kemampuan lebih akan membayar pajak yang lebih besar daripada mereka yang berpenghasilan kecil.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang serta mempertimbangkan keadilan, yatu semua warga Negara mendapatkan perlakuan yang sama dalam undang-undang perpajakan.

Pemungutan pajak juga harus dilaksanakan secara efisien, dengan mempertimbangkan berbagai biaya yang muncul dalam pungutan tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan hendaknya harus lebih kecil dari penerimaan pajaknya. Untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, maka hendaknya pemungutan pajak dilakukan dengan sederhana. Hal yang tidak boleh diabaikan adalah pemungutan pajak tidak mengganggu aktifitas produksi, distribusi, perdagangan dan jasa.

Faktor utama mengapa seseorang atau lembaga membutuhkan jasa konsultan  pajak antara lain adalah masih kurangnya pengetahuan tentang system perpajakan yang berlaku saat ini serta untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat wajib pajak tersebut lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Konsultan pajak adalah seseorang atau lembaga yang memberikan jasa konsultasi mengenai langkah strategis yang harus ditempuh dan memberikan solusi yang paling efektif dan efisien mengenai masalah perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.

Tugas utama konsultan pajak :

1. Jasa Konsultasi Perpajakan (Tax Consulting)

Memberikan pandangan dan masukan mengenai langkah dan strategi yang paling efektif mengenai masalah                 perpajakan;

2. Perencanaan Pajak (Tax Planning) :

Melakukan analisa dan memberikan solusi mengenai efisiensi pajak namum tidak bertentangan dengan                       undang-undang perpajakan yang berlaku;

3. Sebagai pendamping dalam Pemeriksaan Pajak (Tax Audit Assistance);

Apabila terjadi kasus atau masalah yang berhubungan dengan perpajakan biasanya sebagian besar perusahaan           menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengatasi masalah tersebut;

4. Jasa Pelatihan Pajak (Tax Training Service), memberikan training dan kursus kepada individu atau karyawan perusahaan khususnya mengenai SOP Pajak.

5. Restitusi Pajak (Tax Refund Services);

Melakukan pendampngan perpajakan jika terjadi kasus lebih besar terhadap pajak terhutang.

6. Jasa Pelatihan Pajak (Tax Training Service), memberikan training dan kursus kepada individu atau karyawan             perusahaan khususnya mengenai SOP Pajak.

7. Restitusi Pajak (Tax Refund Services);

Melakukan pendampngan perpajakan jika terjadi kasus lebih besar terhadap pajak terhutang.

Hubungi kami segera :

CONTACT US

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya: Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar perwilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

PBB adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikecualikan :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, social, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti; masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, candi, dll
2. Digunakan untuk kuburan
3. Digunakan sebagai tempat penyimpanan peninggalan purbakala
4. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dll
5. Dimilki oleh perwakilan diplomatic berdasarkan asas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Mempunyai ha katas bumi/tanah,dan/atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi/tanah, dan/atau;
3. Memiliki, menguasai tas bangunan, dan/atau;
4. Memperoleh manfaat atas bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% dan jenis tarif ini disebut sebagai tarif tunggal yang berlaku terhadap objek pajak jenis apapun di seluruh wilayah Indonesia. Tarif efektif Pajak Bumi dan Bangunan adalah 0,1% untuk objek yang Nila Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari 1 milyar dan 0,2% untuk objek yang NJOP sama dan diatas 1 milyar.

Dasar Perhitungan PBB

Dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), besarnya NJKP adalah:

1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
3. Objek pajak pertambangan adalah 20%
4. Apabila NJOPnya < Rp 1 milyar adalah 40%
5. Apabila NJOPnya > Rp 1 milyar adalah 20%

Tahun ini batas pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan laporan berkala Tax Amnesty  dihari yang sama !! 31 Maret 2017

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 141/PMK.03/2016 tentang perubahan  atas Peraturan Menteri Keuangan nomor  118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 38 berisi :

Penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Laporan disampaikan secara berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak Pengalihan Harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
2. Laporan disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
3. Laporan disampaikan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf L peraturan menteri keuangan ini.

Penyampaian laporan penempatan harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut

1. Laporan disampaikan secara berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5)
2. Laporan disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
3. Laporan disampaikan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf M peraturan menteri ini.

Peraturan terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 dan No.102/PMK.010/2016 mengenal kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP terbaru (PTKP 2016) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Pengertian PPh Pasal 21

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32(P)/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Cara menghitung Pajak Penghasilan PPh 21 tahun 2016

• Hitung penghasilan bruto anda dalam setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya
• Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan status anda
• Hitung pengurang lainnya seperti : tunjangan biaya jabatan 5% & iuran pension 5% dari Penghasilan Bruto, catatan = Tunjangan Biaya Jabatan maksimal Rp 6 juta pertahun, dan tunjangan iuran pension maksimal 2,4 juta pertahun
• Hitung penghasilan netto anda : penghasilan bruto-PTKP-iuran jabatan dan pensiun
• Kalikan penghasilan netto dengan tariff pajak penghasilan yang berlaku

Tarif tersebut bersifat progresif yang artinya presentase pemotongan akan semakin besar apabila gaji, imbalan atau penghasilan yang diterima juga besar.

Berikut tariff PPh Pasal 21 berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak:

• Sampai dengan 50 juta, tariff PPh Pasal 21 sebesar 5%
• Diatas 50 juta s.d 250 juta, tariff PPh Pasal 21 sebesar 15%
• Diatas 250 juta s.d 500 juta, tariff PPh Pasal 21 sebesar 25%
• Diatas 500 juta, tariff PPh Pasal 21 sebesar 30%

Transfer Pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang,jasa,harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing.

• Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antardivisi dalam suatu perusahaan
• Inter-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa

Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu Negara, maupun dengan Negara yang berbeda

Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan transfer pricing antara lain manipulasi pada :

• Harga penjualan
• Harga pembelian
• Alokasi biaya administrasi dan umum ataupun pada biaya overhead
• Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (shareholder loan)
• Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa,royalty,imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya
• Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (Pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar.
• Penjualan kepada pihak luar negri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha

Peraturan tentang transfer pricing secara umum diatur dalam Pasal 18 UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya.

Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Dalam aturan ini juga menyebutkan metode apa yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transfer pricing yaitu:

1. Metode Perbandingan Harga

Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa

1. Metode Harga Penjualan Kembali

Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, dimana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali kepada pihak lainnya.

1. Metode Biaya Plus

Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

1. Metode Pembagian Laba

Metode ini dilakukan dengan mengidentifkasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi atau metode sisa pembagian laba.

1. Metode Laba Bersih Transaksional

Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Aturan perpajakan di Indonesia sudah cukup komprehensif  mengatur tentang praktik-praktik transfer pricing dan bagaimana perlakuan perpajakannya. Walaupun begitu, dilapangan masih banyak terjadi praktik-praktik abuse of transfer pricing yang sangat merugikan bagi penerimaan pajak. Hal ini terutama disebabkan karena masih sangat kurangnya sumber daya manusia dilingkungan DJP yang mengerti tentang transfer pricing, padahal jumlah perusahaan multinasional yang beraktifitas di Indonesia semakin banyak dengan adanya globalisasi, semakin terbukanya perekonomian dunia serta menariknya pasar Indonesia di mata investor dunia.

Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan dan DJP untuk memitigasi dan meminimalkan risiko kehilangan penerimaan Negara akibat praktik abuse of transfer pricing :

1. Memperkuat sumber daya manusia yang ahli dalam bidang transfer pricing
2. Memperkuat institusi yang khusus mengurusi tentang transfer pricing
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas database serta accessibility terhadap database tersebut
4. Menerapkan Advance Pricing Agreement (APA) dengan wajib pajak maupun dengan Negara lain.
5. Menerapkan Mutual Agreement Procedure (MAP) dengan Negara lain dengan lebih intensif

Dengan melakukan hal-hal tersebut diatas, diharapkan potensi penerimaan Negara yang hilang akibat praktik abuse of transfer pricing  dapat dimanimalisasi walaupun tidak mungkin bisa hilang 100%.

Sumber :

http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_Transfer%20Pricing%20dan%20Risikonya%20Terhadap%20Penerimaan%20Negara.pdf

Pihak-pihak yang terlibat dalam system perpajakan, meliputi Negara, badan/lembaga/institusi,perorangan,atau warna Negara.

1. Negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggara kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pajak merupakan salah satu sumber dukungan finansial bagi Negara. Oleh karena itu, Negara mempunyai kewenangan untuk memaksa warna negaranya membayar pajak melalui system perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan/lembaga/institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah Negara, baik badan/lembaga/institusi milik Negara maupun milik swasta.
3. Warga Negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Mereka ini memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang diperoleh itu untuk dkembalikan kepada Negara dalam bentuk pajak penghasilan.

Esensi perlunya pajak

Pajak merupakan implementasi ketaatan kelompok yang mampu untuk berbagi dengan kelompok yang mampu melalui tangan pemerintah. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat diperlukan dan mengandung dua dimensi

• Sifat memaksa (heteronom) yang diperlukan untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak agar menunaikan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik dan taat hukum
• Sifat kerelaan dari Wajib Pajak sebagai implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, kasih saying sesame warga Negara

Urgensi perlunya pajak

Pajak merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kepentingan dana pembangunan bagi keberlangsungan Negara.

Pajak diperlukan sebagai solusi bagi keterbatasan dana pembangunan dari sebuah pemerintahan yang tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat.